(30-9-2022) www.kota-pasuruan.kpu.go.id - Anggota KPU, Yulianto Sudrajat mengingatkan kepada jajarannya untuk siap bertanggungjawab atas pengadaan logistik pemilu, karena prosesnya akan didistribusikan ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Untuk itu, rancangan Peraturan KPU mengenai logistik ini akan dimatangkan serta semua harus bisa memetakan dengan baik, guna meminimalkan kendala-kendala di lapangan.
Pada kesempatan itu, hadir narasumber Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Doddy Hendra Wijaya, yang menekankan komitmen Kemenhub terhadap kondisi penerbangan saat ini, yaitu produktifitas menjaga ketersediaan konektifitas dan pelayanan, terutama pada daerah 3TP atau Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan.
Turut hadir, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, serta Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia
Di hari kedua KPU mengadakan Diskusi Panel Kedua, membahas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu serta Peningkatan SDM Pengadaan Barang dan Jasa, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/9)
Narasumber, Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan menguraikan perencanaan logistik yang baik, yaitu identifikasi kebutuhan, menyusun prioritas kebutuhan, rencana kegiatan/kerja, serta monitoring dan evaluasi. Asep meyakini jika perencanaan KPU sudah baik, maka 50 persen permasalahan sudah bisa diatasi.
Turut hadir, Ketua KPU Hasyim Asy'ari memantau pelaksanaan diskusi, serta Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Sekretaris, Kepala Subbagian yang menangani logistik dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari berpesan kepada peserta rakor agar segera dapat mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil di lapangan terkait logistik Pemilu Tahun 2024. Hal ini bisa menjadi masukan dalam KPU merancang Peraturan KPU mengenai Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu.
Sementara itu, Bernad menekankan proses pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan. Perencanaan logistik Pemilu Tahun 2024 akan ada perubahan, diantaranya proses pengadaan surat suara yang berjenjang, yaitu Pemilu Presiden dan DPR dilakukan KPU, sedangkan DPD dan DPRD dilakukan KPU Provinsi.
Turut hadir, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima, Kepala Biro Logistik, Asep Suhlan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Suryadi, Kepala Biro Umum, M. Syahrizal Iskandar, Inspektur Wilayah II, Adiwijaya Bakti, Ketua, Anggota, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani logistik dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia.
Pada kesempatan ini, KPU juga memberikan penghargaan kategori Perencanaan Logistik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penggunaan LPSE untuk Paket Tender dan Non Tender Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta kategori Pengelolaan Inventarisasi Logistik Tingkat Kabupaten/Kota.